Pemerintah telah menggelontorkan berbagai program bantuan sosial (bansos) dan subsidi dengan tujuan mulia untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Namun, sebuah temuan terbaru dari Kementerian Keuangan mengungkap fakta yang cukup mencengangkan: bansos subsidi dinikmati orang kaya lebih banyak daripada mereka yang benar-benar membutuhkan. Fakta ini menimbulkan banyak tanda tanya mengenai keakuratan penyaluran dan efektivitas sistem bantuan negara saat ini.
Dalam laporan yang dirilis Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), diketahui bahwa kelompok 20 persen masyarakat terkaya justru menjadi penerima manfaat paling besar dari berbagai skema subsidi, termasuk subsidi energi seperti BBM dan listrik. Hal ini bertolak belakang dengan semangat awal pemerintah dalam memberikan subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kelas bawah.
Masalah ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut keadilan sosial yang selama ini diperjuangkan. Ketika bansos subsidi dinikmati orang kaya, maka program tersebut gagal menjangkau sasaran utamanya. Kondisi ini juga membuka ruang evaluasi besar-besaran terhadap mekanisme pendataan, verifikasi, hingga sistem distribusi bansos dan subsidi di Indonesia.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa dalam laporan belanja pemerintah pusat 2024, sekitar 60 persen dari belanja subsidi energi ternyata justru mengalir ke kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Ketimpangan ini memunculkan urgensi perubahan cara pandang dan strategi distribusi subsidi ke depan.
Pemerintah tengah mendorong perbaikan skema agar subsidi dapat lebih tepat sasaran, seperti melalui penggunaan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang diambil dari data kependudukan Dukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, tantangannya tetap besar, terutama pada aspek akurasi data dan integrasi sistem antar kementerian dan lembaga.
Tidak sedikit warga miskin yang justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan karena faktor administrasi dan data yang belum terbarui. Di sisi lain, banyak orang kaya yang menikmati subsidi karena nama mereka masuk dalam sistem penerima warisan data lama. Ketimpangan inilah yang kini menjadi perhatian utama Kemenkeu dan instansi terkait.
Fenomena bansos subsidi dinikmati orang kaya ini tidak hanya terjadi pada subsidi energi, tapi juga pada sejumlah bantuan lainnya seperti subsidi pupuk dan bantuan sosial langsung. Misalnya, dalam kasus subsidi pupuk, distribusi yang tidak tepat sasaran membuat petani kecil justru kesulitan mendapatkan akses pupuk bersubsidi karena jatah sudah diserap oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya.
Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran bahwa niat baik pemerintah bisa tergerus oleh sistem yang belum matang. Banyak pengamat ekonomi menyarankan agar subsidi bersifat komoditas diganti menjadi subsidi berbasis orang, di mana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada individu yang sudah terverifikasi secara sosial dan ekonomi.
Langkah ini dipercaya lebih efisien dan mampu menghindari praktik salah sasaran yang sering terjadi pada subsidi barang. Dengan sistem subsidi langsung tunai, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi digital untuk menyalurkan bantuan secara akurat dan cepat, sekaligus memotong rantai birokrasi yang kerap menjadi penyebab kebocoran.
Bansos subsidi dinikmati orang kaya juga menimbulkan polemik di kalangan publik. Banyak netizen menyuarakan kekecewaannya melalui media sosial karena mereka merasa bantuan justru tidak menyentuh kalangan bawah secara merata. Mereka mengeluhkan masih banyak keluarga miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah, padahal mereka jelas-jelas lebih membutuhkan.
Pemerintah mengakui bahwa program perlindungan sosial memang perlu reformasi menyeluruh, baik dari sisi kebijakan maupun eksekusinya. Saat ini, sejumlah rencana sedang disiapkan termasuk digitalisasi data, penyatuan basis data kesejahteraan nasional, hingga reformasi dalam sistem penganggaran dan pelaporan.
Ke depan, publik berharap adanya transparansi dalam pelaksanaan program bansos dan subsidi. Data penerima bantuan harus dibuka dan dapat diawasi secara publik, agar masyarakat juga dapat ikut memantau dan melaporkan jika ditemukan penyimpangan. Pendekatan partisipatif ini dinilai penting agar setiap rupiah dari APBN benar-benar sampai kepada yang berhak.
Pemerintah juga diminta untuk rutin melakukan evaluasi efektivitas program bansos yang berjalan. Audit oleh BPK dan lembaga independen menjadi salah satu cara untuk menjaga integritas anggaran dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Apalagi, anggaran bansos terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Dalam konteks sosial, bansos subsidi dinikmati orang kaya juga memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan akhirnya terus hidup dalam tekanan ekonomi, sedangkan mereka yang sudah mapan justru mendapat keuntungan ganda dari sistem subsidi negara.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap kebijakan publik harus dilandasi oleh sistem yang akurat dan berbasis data. Tanpa itu, keadilan sosial hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi. Diperlukan komitmen politik yang kuat untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir.
Meskipun tantangan ini besar, perbaikan sistem bansos dan subsidi harus terus dilakukan. Dengan pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat sipil, harapan menuju sistem yang lebih adil dan transparan tetap terbuka lebar.
